TIMES MAGETAN, JAKARTA – Fight Inequality Indonesia menggelar diskusi daring bertajuk “Danantara: Menumbuhkan Kesejahteraan atau Menambah Jurang Ketimpangan?” Rabu, 26 Februari 2025.

Diskusi yang berlangsung melalui platform Zoom ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar ekonomi, termasuk Muhammad Aras Prabowo (Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia - UNUSIA), Bahkrul Fikri (Celios), Ita Fatia Nadia (Ketua RUAS), dan Khairul Anam (TEMPO).

Dalam pemaparannya, Muhammad Aras Prabowo menyoroti pentingnya prinsip sustainable finance dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada optimalisasi pengelolaan aset, tetapi juga pada dampak nyata investasi terhadap sektor usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

Menurutnya, ada tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan investasi Danantara:

1. Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial – Investasi yang dilakukan harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
2. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta – Peran Danantara seharusnya tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memberdayakan sektor produktif yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
3. Akuntabilitas dan Transparansi – Mekanisme audit yang ketat dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan investasi sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan aset negara serta potensi korupsi yang merugikan publik.

Dalam diskusi tersebut, Aras juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi monopoli aset negara oleh Danantara yang bisa menghambat persaingan pasar. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan cermat, kebijakan ini justru dapat mempersempit akses ekonomi bagi kelompok masyarakat kecil dan memperparah ketimpangan sosial di Indonesia.

Selain itu, diskusi ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam tata kelola Danantara, di antaranya:

• Risiko intervensi politik dan dominasi elite ekonomi dalam kebijakan investasi.
• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan aset negara.
• Minimnya regulasi yang mengatur keseimbangan kepentingan antara negara dan sektor swasta dalam investasi Danantara.

Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, berbasis data, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, Danantara dikhawatirkan hanya akan menjadi alat bagi segelintir elite ekonomi untuk memperkuat dominasinya, sementara kesenjangan sosial semakin melebar.

Menutup diskusi, Muhammad Aras Prabowo menekankan bahwa reformasi kebijakan dalam pengelolaan Danantara sangat mendesak untuk dilakukan. Ia menegaskan bahwa badan ini harus difokuskan pada penguatan ekonomi nasional yang inklusif, bukan sekadar meningkatkan keuntungan bagi pemilik modal besar. Jika tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, Danantara lebih berisiko membawa dampak negatif dibandingkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Fight Inequality Indonesia pun menyerukan kepada pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan investasi, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Danantara dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar. (*)