Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan melalui Penyidik Tindak Pidana Khusus resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui Program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2020–2024.

Penetapan tersangka ini diumumkan pada Kamis (23/4/2026) setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan 788 dokumen serta 12 unit barang bukti elektronik.

Daftar Tersangka dan Peran

Berdasarkan rilis resmi Kejari Magetan, keenam tersangka tersebut terdiri dari tiga anggota DPRD dan tiga tenaga pendamping:

1. SN Ketua DPRD Magetan Periode 2024-2029
2. JML: Anggota DPRD Magetan periode 2019–2024 dan 2024–2029.
3. JMT: Anggota DPRD Magetan periode 2019–2024 dan 2024–2029.
4. AN: Tenaga Pendamping Dewan.
5. TH: Tenaga Pendamping Dewan.
6. ST: Tenaga Pendamping Dewan.

Modus Operandi, Pemotongan Dana dan Proyek Fiktif

Baca juga

Tak Bayar Pinjaman Rp70 Juta, Anggota Tabungan Lebaran Desa Soco Digugat ke PN Magetan

Kasus ini bermula dari alokasi dana hibah Pokir DPRD Magetan tahun 2020–2024 dengan total rekomendasi mencapai Rp335,8 miliar, di mana realisasinya mencapai Rp242,9 miliar.

Penyidik menemukan fakta adanya penyimpangan sistematis yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dengan modus:

• Penguasaan Alur Dana: Oknum dewan menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan.
• Kelompok Masyarakat (Pokmas) Formalitas: Penerima hibah hanya dijadikan alat administratif. Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak dibuat oleh Pokmas, melainkan dikondisikan oleh oknum dewan melalui jaringan pihak ketiga.
• Pemotongan Dana: Terjadi praktik pemotongan langsung terhadap dana hibah dengan dalih biaya administrasi hingga kepentingan pribadi.
• Kegiatan Fiktif: Ditemukan pengadaan barang fiktif dan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi penyimpangan di lapangan.

Kerugian Negara dan Ancaman Hukuman

Tindakan para tersangka dinilai telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan keuangan negara/daerah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta merujuk pada KUHP terbaru.

Baca juga

Ketua DPRD Magetan Menangis Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Pokir

Langsung Ditahan

Mempertimbangkan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun dan untuk kepentingan penyidikan, Kejari Magetan langsung melakukan penahanan terhadap keenam tersangka.

"Terhadap tersangka SN, JML, JMT, AN, TH, dan ST dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Magetan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 April 2026 hingga 12 Mei 2026," Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Magetan,Sabrul Iman.

Langkah tegas Kejari Magetan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa penyalahgunaan dana aspirasi rakyat untuk kepentingan pribadi tidak akan ditoleransi. (*)